Kabupaten Asahan, liputanviral.space.com, Pembangunan drainase lingkungan menuju Sekolah Menengah Kejuruan Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, kembali menuai sorotan tajam. Proyek senilai Rp195.329.608, bersumber dari P-APBD Tahun Anggaran 2025, diduga kuat bermasalah, mulai dari indikasi mark up, pelaksanaan asal jadi, hingga dugaan proyek tersebut dimiliki langsung oleh Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge.
Saat tim lembaga dan awak media meninjau pekerjaan drainase pada 4 Desember 2025, salah satu pekerja menyebut bahwa proyek tersebut merupakan milik kepala desa.
“Jika ingin lebih tahu, jumpain aja kadesnya, Pak,” ujar seorang pekerja di lokasi.
Namun ketika dikonfirmasi di kantor desa, Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge tidak berada di tempat dan tidak memberikan jawaban resmi terkait proyek tersebut.
Pada Jumat, 5 Desember 2025, Ketua Umum DPP LSM GEMMAKO Asahan, Dodi Antoni, menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dari dinas terkait maupun inspektorat telah membuka ruang penyimpangan anggaran pembangunan desa.
“Sangat disayangkan jika anggaran pemerintah tidak diawasi dengan baik oleh APH dan inspektorat. Dugaan kami pembangunan di desa-desa cenderung tidak disentuh pengawasan karena menjadi ajang upeti bagi oknum tertentu,” tegas Dodi.
LSM GEMMAKO meminta Bupati Asahan dan Dinas PMD menjatuhkan sanksi kepada Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge karena diduga melanggar Program 3T Bupati Asahan, yaitu:
Tertib Administrasi
Tertib Anggaran
Tertib Pelaksanaan Tugas dan bertanggung jawab
Selain itu, pihaknya mendesak Kejaksaan Negeri Kisaran dan Unit Tipikor Polres Asahan untuk memeriksa seluruh kegiatan proyek desa tersebut.
“Kami meminta Aparat Penegak Hukum memeriksa seluruh masa jabatan kades. Dugaan korupsi berjamaah sangat kuat karena banyak proyek tidak transparan, termasuk panjang, volume, lebar, dan tinggi yang tidak dijelaskan pada papan proyek,” tutup Dodi. (Red)