Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat diduga belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas kontrol terhadap pengelolaan anggaran desa. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp58.500.000 untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selanjutnya pada tahun 2019, dianggarkan kembali sebesar Rp100 juta untuk pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana prasarana pariwisata desa. Namun demikian, Ketua BUMDes saat ini, Agus, menyampaikan bahwa usaha pariwisata desa tidak ditemukan dalam pengelolaan yang diterimanya. Ia menjelaskan bahwa saat menjabat sejak tahun 2022, dirinya hanya menerima aset berupa lapak kios.
“Pada awal pembentukan BUMDes, saya terpilih melalui musyawarah desa dan menerima aset sekitar 50 lapak di Perumahan Permata,” ungkap Agus, Sabtu (28/3/2026).
Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti status pengelolaan objek wisata yang sempat disebut dalam program sebelumnya.
“Terkait wisata Goa Lalay, saya kurang memahami apakah itu aset BUMDes atau bukan. Yang saya terima hanya kios, dan pada saat itu penjelasannya kurang terbuka,” tambahnya. Saat ini, lanjut Agus,
BUMDes tengah merintis unit usaha baru di bidang pengolahan sampah dan ketahanan pangan. Namun, usaha tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum memberikan hasil signifikan. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi program di lapangan. Sejumlah warga juga menyampaikan bahwa lokasi yang disebut sebagai objek wisata desa diduga merupakan milik pribadi, bukan aset desa.
Sementara itu, narasumber lain menyebutkan bahwa program BUMDes sebelumnya lebih difokuskan pada pengadaan air bersih di wilayah Bagogog serta pembangunan ruko di depan Perumahan Permata.
Di sisi lain, Ketua BPD Klapanunggal, Beben Sobendi, menyatakan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan. “Sudah clear tahun 2020 pada saat serah terima,” ucapnya.
Dia juga menambahkan bahwa tidak terdapat anggaran BUMDes dan menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan kepada pihak pengelola BUMDes. Namun, berdasarkan data laporan nasional yang dapat dipertanggungjawabkan, tercatat adanya penyertaan modal BUMDes pada tahun 2018.
Perbedaan antara data administratif dan kondisi faktual ini menjadi perhatian publik dan memunculkan dugaan adanya kejanggalan dalam pengelolaan Dana Desa. Hingga rilis ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun instansi terkait lainnya.
Masyarakat berharap adanya klarifikasi terbuka serta langkah penelusuran oleh pihak berwenang guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.
(Yani)