Simpang siur ini terungkap setelah pihak Lanal TBA melalui Kasi Humas memberikan konfirmasi mengenai hasil operasi mereka. Lanal menyatakan dengan tegas bahwa seluruh elemen tangkapan telah dilimpahkan ke pihak berwenang.
"Bahwa seluruh alat bukti berupa kapal motor tanpa nama, satu orang nahkoda, dua orang ABK, serta enam orang PMI non-prosedural telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan," ujar Kasi Humas Lanal TBA menguatkan keterangan Pasintel.
Namun, pernyataan tersebut seolah "mentah" di tangan Imigrasi, Kasubsi Intelijen Imigrasi TBA, Dera, memberikan keterangan yang sangat bertolak belakang. Pihak Imigrasi mengaku hanya menerima tiga orang saja.
"Kami tidak ada mengeluarkan surat perintah untuk ikut gabung dalam penangkapan. Kami hanya menerima tiga orang, yakni satu orang nahkoda dan dua orang ABK. Untuk unit kapal motor dan enam orang PMI non-prosedural, tidak ada kami terima," ungkap Dera.
Selain perbedaan data yang signifikan, Dera juga melontarkan pengakuan mengejutkan terkait internal Kantor Imigrasi. Ia secara terbuka mengakui adanya kelemahan dalam sistem birokrasi mereka yang menyebabkan komunikasi dengan pihak luar terhambat.
"Administrasi di kantor kami memang bobrok, sehingga surat yang dilayangkan rekan-rekan tidak sampai kepada kami," tambahnya, merujuk pada surat konfirmasi yang dikirimkan oleh kelompok aktivis.
Perbedaan keterangan ini memicu reaksi keras dari para pegiat sosial yang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Imigrasi Kelas II TPI TBA. Syaiful Amri Nasution, SH, dan Rizky Nur Aldyansyah Aktivis Asahan mengecam ketidaksinkronan data ini yang dianggap sebagai celah terjadinya praktik "tangkap lepas".
"Surat telah kita layangkan seminggu sebelum aksi unjuk rasa ini digelar. Alasan administrasi bobrok itu bukan alasan bagi institusi negara," tegas Syaiful Amri Nasution kepada awak media. Kamis, (16/04/2026).
Dia menambahkan ditempat yang berbeda bahwa ketidakjelasan nasib enam PMI dan kapal motor tersebut mengindikasikan adanya skandal di balik layar. "Kita tidak akan diam di tempat. Kita akan melanjutkan perkara ini ke pihak yang lebih tinggi agar terungkap siapa dalang pembebasan di balik semua ini. Jika benar ada penyerahan namun diaku tidak diterima, ke mana perginya enam nyawa manusia tersebut?" tutupnya dengan nada geram.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik. Masyarakat menunggu transparansi dari kedua instansi tersebut untuk menjelaskan di mana titik koordinasi yang terputus, atau siapa yang sebenarnya sedang menyembunyikan fakta.