Kabupaten Asahan, liputanviral.space.com, Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Seluruh Indonesia Kabupaten Asahan (DPP Permasi Asahan) bersama DPP LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO) Asahan, Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Asahan dan Kantor Bupati Asahan, Senin (19/01/2026).
Aksi tersebut menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. Permasi dan Gemmako menegaskan bahwa program tersebut pada prinsipnya sangat baik dan wajib didukung, namun pelaksanaannya di lapangan diduga menyimpang dari tujuan awal.
Dalam orasinya, Muhammad Seto Lubis, Ketua Umum DPP Permasi Asahan, bersama Dodi Antoni, Ketua Umum DPP LSM Gemmako Asahan, menyampaikan temuan awal terkait dugaan ketidaksesuaian menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Mereka menyebut, variasi makanan yang diberikan di sejumlah titik diduga tidak memenuhi standar gizi, bahkan terdapat menu seperti mi instan dan burger, serta kondisi makanan yang dinilai kurang higienis sehingga sebagian makanan menjadi keras dan berujung mubazir.
“Program MBG jangan sampai berubah menjadi ladang korupsi dengan model baru. Kami menyoroti pagu anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp10.000 per penerima manfaat, namun fakta di lapangan tidak mencerminkan nilai tersebut,” tegas Muhammad Seto dan Dodi Antoni dalam orasi bersama.
Menurut mereka, pihak dapur MBG dinilai tidak transparan, karena hanya mempublikasikan menu lengkap dengan lauk ayam atau daging dalam waktu terbatas, bahkan disebut hanya sekali dalam sepekan.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Asahan yang dinilai tidak transparan, termasuk dugaan banyak dapur yang tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) serta tidak adanya informasi terbuka terkait syarat dan ketentuan pendirian dapur MBG.
Tak hanya itu, Permasi dan Gemmako juga menyinggung keberadaan SPPG binaan lembaga negara yang dikelola yayasan terkait institusi pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Mereka menduga adanya potensi persoalan dalam pengelolaan anggaran pembinaan.
“Kami meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki apakah anggaran pembinaan itu berasal dari anggaran lembaga atau pihak ketiga, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya,” tegas Dodi Antoni.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Asahan menerima aksi unjuk rasa tersebut dan menyatakan akan memanggil seluruh penanggung jawab SPPG di Kabupaten Asahan dalam waktu dekat guna meminta penjelasan menyeluruh.
Namun, massa aksi mengaku kecewa karena Bupati Asahan dan Ketua Satgas MBG Kabupaten Asahan tidak berada di kantor saat aksi berlangsung. (Red)