Kemana Anggaran Selama ini? Fauzi Tantang Bupati Kabupaten Batubara: Siapa Bertanggung Jawab Atas Tanggul Roboh dan Nasib 3 Desa !!

Liputan Viral
By -
0

Kabupaten Batubara, liputanviral.space.com, Ketika sebuah proyek infrastruktur seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, kenyataan di lapangan justru berkata sebaliknya. Tanggul Sungai Dalu-dalu di Desa Suka Raja, yang menyerap anggaran fantastis senilai Rp lm11,6 Miliar, kini ambruk dan menjadi ancaman nyata bagi tiga desa, yakni Suka Raja, Aras, dan Tanah Rendah yang berada Jalan Tanggul Dusun IV dan Dusun V, Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.

 

Menurut nya, Ini bukan sekadar persoalan bangunan yang gagal berfungsi, melainkan masalah serius terkait hukum dan pertanggungjawaban pejabat publik.

 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

 

Namun, fakta yang terjadi sangat memprihatinkan. Proyek yang baru selesai beberapa bulan ini langsung ambruk. Janji perbaikan yang digembar-gemborkan tak kunjung terealisasi. Alat berat yang sempat hadir seolah hilang ditelan bumi. Hal ini memunculkan kecurigaan kuat bahwa proyek tersebut hanyalah "gimik anggaran" yang hanya menghabiskan uang negara tanpa memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

 

Syahri Fauzi ramah dipanggil Bang Adjie kepada awak media menyampaikan pada Jum'at.(10/04/2026), sebagai tokoh pemuda Kabupaten Batubara, menegaskan sikapnya dengan tegas:

 

"Ini bukan sekadar kritik biasa. Ini soal hukum dan keselamatan nyawa masyarakat. Bupati wajib menjelaskan, siapa yang akan bertanggung jawab jika sawah gagal panen, rumah warga terendam banjir, dan keselamatan masyarakat terancam bahaya?"

 

Secara hukum, kelalaian dalam pengawasan proyek bernilai miliaran rupiah dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, serta potensi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini karena anggaran publik tidak memberikan manfaat maksimal sesuai dengan peruntukannya.

 

Kini pertanyaan besar menggelinding: Apakah Bupati Batubara akan segera bertindak dan mempertanggungjawabkan hal ini sebelum bencana banjir benar-benar terjadi, atau justru menunggu sampai rakyat menderita lebih jauh?

 

"Ini bukan soal politik, tapi soal nyawa dan hak rakyat. Kami menuntut jawaban nyata, bukan sekadar janji kosong," tegas Fauzi.

 

Jika banjir besar benar-benar melanda, bukan hanya tanggul yang hanyut, namun kepercayaan rakyat pun akan ikut terbawa arus, dan tuntutan pertanggungjawaban hukum menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.(Dodi Antoni)

Posting Komentar

0 Komentar

Posting Komentar (0)
3/related/default
>