Kabupaten Asahan, liputanviral.space.com, Dewan Pimpinan Pusat LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO) Kabupaten Asahan saat ini angkat bicara menyoroti kondisi memprihatinkan gedung-gedung kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Asahan. rusak parah.
kondisi fisik bangunan pun dinilai sangat buruk, di mana atap berbahan asbes terlihat pecah-pecah hingga jebol dan diduga telah dibiarkan rusak selama bertahun-tahun tanpa perbaikan.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum DPP LSM GEMMAKO Asahan, Dodi Antoni, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (20/05/2026). Menurutnya, fakta di lapangan sangat kontras dengan besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digelontorkan setiap tahunnya.
"Kita ketahui bersama, APBD Kabupaten Asahan setiap tahunnya mencapai Triliunan, hanya perawatan kantor saja tidak bisa.
Angka yang sangat besar, namun sangat menyedihkan melihat kondisi kantor pemerintahan yang tidak terawat dan tidak tampak bagus sama sekali," ungkap Dodi Antoni dengan nada kesal.
Pihaknya mempertanyakan ke mana aliran dana pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang seharusnya ada setiap tahun. Dodi menilai, kelalaian dalam pemeliharaan hingga bangunan rusak parah ini mengindikasikan adanya dugaan kuat praktik korupsi secara berjamaah di lingkungan Pemkab Asahan.
"Kemana anggaran pemeliharaan gedung? Kenapa tidak pernah dianggarkan untuk merehabilitasi ruangan-ruangan kantor tersebut? Ada kejanggalan besar di sini, dan kami berdugaan kuat telah terjadi skandal korupsi berjamaah dalam pengelolaan aset daerah," tegasnya.
Dodi juga menyoroti aspek pelayanan dan ketertiban administrasi yang dinilai sangat tidak profesional. Ia menyebutkan, hampir di setiap pintu ruangan kerja tidak terpasang papan nama atau identitas jabatan maupun nama ruangan. Hal ini tidak hanya menyulitkan masyarakat yang ingin mengurus kepentingan, tetapi juga membuat pihak luar kebingungan.
"Jangan kan masyarakat yang awam, kami sebagai lembaga pengawas saja bingung menebak ruangan apa dan siapa yang bekerja di dalamnya karena tidak ada namanya sama sekali. Ini sangat tidak profesional dan tidak tertib. Bagaimana mau melayani masyarakat dengan baik jika identitas kantor saja tidak ada?" ujar Dodi.
Merespons kondisi yang dianggap memalukan tersebut, Lsm GEMMAKO Asahan pun meminta perhatian serius Gubernur Sumatera Utara. Pihaknya mendesak Gubernur untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan langsung kepada Bupati Asahan guna meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban, mengapa kondisi vital kantor pemerintahan bisa dibiarkan rusak dan tidak terawat seperti itu padahal anggaran tersedia melimpah.
"Kami minta Gubernur Sumut segera turun tangan menyidak Bupati Asahan. Minta penjelasannya, kenapa hal ini bisa terjadi. Jangan sampai anggaran triliunan rupiah hanya menjadi angka di atas kertas, sementara fasilitas pelayanan publik kondisinya menyedihkan begini," ungkap Dodi Antoni mengakhiri pernyataannya.