Kabupaten Asahan, liputanviral.space.com, Penyimpangan alokasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Asahan kembali memicu polemik hangat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada proyek pengadaan video profil desa tahun anggaran 2024–2025 yang dinilai sarat akan kejanggalan. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontorkan disinyalir menjadi ajang bancakan oknum-oknum tertentu dengan modus pengadaan digital yang minim transparansi.
Elemen Mahasiswa Pejuang Keadilan (EMPEKA) secara lantang menyuarakan mosi tidak percaya dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera membongkar potensi kerugian negara dalam proyek "siluman" ini.
Ketua EMPEKA, Risky Nur Aldiyansyah, S.M., dengan nada berang menyatakan bahwa proyek pembuatan video profil desa se-Kabupaten Asahan ini aroma manipulasinya sangat menyengat hidung. Berdasarkan data dan investigasi yang dihimpun pihaknya, harga yang dibanderol untuk satu video profil desa berkisar antara Rp 8 Juta hingga Rp 9,5 Juta.
"Angka ini sangat tidak rasional dan terindikasi kuat terjadi mark-up (penggelembungan harga) yang ugal-ugalan. Untuk sebuah video profil tingkat desa dengan fasilitas dan narasi standar, nominal tersebut terlampau fantastis. Ini uang rakyat, bukan modal bagi-bagi proyek," tegas Risky kepada awak media.Jum'at (05/06/2026).
Lebih lanjut, Risky membeberkan fakta yang jauh lebih ironis. Hingga saat ini, diperkirakan sudah ada kurang lebih 60 desa di Kabupaten Asahan yang mengalokasikan dan mencairkan anggaran tersebut. Jika dikalkulasikan secara matematis, total anggaran yang mengalir ke kantong penyedia jasa atau oknum di balik layar ditaksir mencapai hampir setengah miliar rupiah.
Mirisnya, kemegahan anggaran tersebut berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Publik bak membeli kucing dalam karung; anggaran habis, namun produknya nihil.
"Logikanya sederhana, jika anggaran tahun 2024 dan 2025 sudah berjalan dan dicairkan, di mana video-video itu sekarang? Jangankan dipublikasikan di platform resmi atau media sosial untuk mempromosikan potensi desa, satu video pun tidak pernah kelihatan wujudnya! Ini proyek fiktif atau proyek gaib?" cecar Risky retoris.
EMPEKA menilai, tidak transparannya hasil proyek ini memperkuat dugaan adanya konspirasi sistematis untuk menggerogoti Dana Desa yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat arus bawah.
Menyikapi hal ini, Risky Nur Aldiyansyah menegaskan bahwa EMPEKA tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga ke akar-akarnya. Ia meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Asahan serta para Kepala Desa terkait untuk tidak saling lempar tanggung jawab.
"Kami meminta dengan tegas kepada Kejari Asahan dan Tipikor Polres Asahan untuk segera turun tangan. Periksa seluruh pihak terlibat, mulai dari oknum di Dinas PMD, para Kepala Desa, hingga pihak ketiga selaku vendor pembuat video. Jangan biarkan uang rakyat menguap begitu saja tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Kami butuh penegakan hukum yang konkret, bukan sekadar pemandangan administratif!" Ungkap lulusan Sarjana Manajemen tersebut.