Kabupaten Asahan, liputanviral.space.com, Sebanyak sekitar 30 siswa MTs Negeri 2 Kisaran di Jalan Melur, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (14/9/2026).
Para siswa yang merupakan gabungan kelas 1, 2, dan 3 kemudian dilarikan ke RSUD HAMS Kisaran dan RSUD Wira Husada untuk mendapatkan penanganan medis.
Menurut keterangan para korban, menu yang dikonsumsi berupa acar nanas, timun semangka yang terasa pahit, serta rendang. Keluhan gangguan kesehatan pertama kali ditangani di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit.
Kepala Madrasah MTs Negeri 2 Kisaran, Drs. Daman Huri Lubis, M.Pd., membenarkan peristiwa tersebut melalui pesan WhatsApp. Ia menyebutkan makanan yang diduga memicu keracunan berasal dari pengelola dapur MBG SPPG Polres Asahan.
"Penanganan anak-anak berawal dari UKS sekolah, selanjutnya dirujuk ke RSUD HAMS Kisaran dan RSUD Wira Husada. Ada sekitar 30 siswa, campur duduk di bangku kelas 1, 2, dan 3. Namun hingga saat ini belum bisa dipastikan dari menu mana yang diduga mengandung racun tersebut. Sekitar 18 siswa lebih dulu menyantap makanan itu. Kita harus menunggu hasil pasti dari rumah sakit," ujarnya.
Sementara itu, dari pihak RSUD HAMS Kisaran dalam keterangannya menyebut sejumlah siswa harus menjalani rawat inap dan observasi intensif untuk mengetahui penyebab pasti gejala yang muncul. Meskipun belum ada hasil pasti, fakta bahwa gejala muncul serentak setelah menyantap menu yang sama menguatkan dugaan keracunan makanan.
Peristiwa ini memicu kemarahan masyarakat. Ketua Umum DPP LSM GEMMAKO RI, Dodi Antoni, meminta Kepala BGN Sumatera Utara dan BGN Pusat untuk segera menindak tegas Kepala Korwil, Kepala Satgas MBG Kabupaten Asahan, serta Kepala SPPG.
"Kami mendesak agar izin SPPG dan yayasan tersebut dicabut serta diberikan sanksi paling tegas, bahkan bila perlu ditangkap. Diduga kuat mereka lalai hingga membahayakan nyawa anak-anak di bawah umur dalam pelaksanaan program MBG gratis," tegas Dodi Antoni.
Ia menuding pihak pengelola tidak mematuhi instruksi dari pimpinan pusat dan pemerintah, padahal kasus keracunan serupa sudah banyak terjadi di daerah lain.
Kemudian, Dodi Antoni mencurigai adanya penyimpangan dalam pengawasan program tersebut.
"Menurut SOP, dapur MBG sudah terverifikasi izin dan legalitasnya, namun tetap terjadi keracunan yang menelan korban puluhan anak. Kami menduga kuat adanya ketidakjujuran dalam proses pengawasan. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan dapat memicu gelombang protes yang lebih luas di masyarakat," cetusnya.
Peristiwa ini pun mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan penyelidikan transparan dan menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti keracunan serta siapa pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat kini menunggu hasil penyelidikan resmi.