 |
Aliansi yang terdiri dari PMII, PMKRI, KAMMI, IMM, GMNI, dan GMKI itu menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Waas. Mereka menilai, dalam kurun waktu tersebut belum terlihat perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Kota Medan.
Dalam pernyataan resminya, Cipayung Plus Sumut bahkan menyebut kondisi pemerintahan saat ini sebagai “krisis kepemimpinan”. Menurut mereka, berbagai persoalan mendasar, mulai dari pelayanan birokrasi, penataan kota, hingga transparansi kebijakan,belum menunjukkan arah pembenahan yang jelas.
Aliansi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah. Mereka mendesak Pemerintah Kota Medan agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik dan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas.
Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Armando, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada konferensi pers semata. Jika tuntutan tidak direspons secara serius, mereka siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar.
“Kami akan terus mengawal tuntutan ini. Aksi dengan massa yang lebih besar akan digelar apabila tuntutan kami tidak dipenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PMKRI Sumut, Sintong Sinaga, menyatakan bahwa dari sembilan tuntutan yang diajukan, satu poin saja sudah dianggap menjawab substansi keseluruhan tuntutan, yakni mundurnya Wali Kota Medan dari jabatannya.
“Jika hanya sebagian tuntutan yang dipenuhi, satu saja sudah cukup, yaitu Wali Kota Medan mundur. Karena menurut kami, lemahnya birokrasi, ketimpangan pembangunan, maraknya korupsi, monopoli bisnis, serta tidak terjaganya iklim investasi merupakan bentuk kegagalan kepemimpinan,” ujarnya.
Sintong juga menyoroti kebijakan mendatangkan aparatur sipil negara (ASN) dari luar daerah. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan kegagalan kaderisasi internal di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
“Banyak ASN di Pemko Medan yang kompeten, tetapi justru dilakukan impor dari luar daerah. Ini menunjukkan tidak adanya kepercayaan terhadap sumber daya internal,” katanya.
Di sektor usaha, Cipayung Plus Sumut turut menyoroti dugaan praktik “konsultan titipan” dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Mereka menilai praktik tersebut sebagai bentuk pungutan liar terstruktur yang berpotensi membunuh investasi lokal karena pelaku usaha kecil dipaksa mengikuti jaringan informal yang tidak transparan.
Selain itu, aliansi Cipayung Plus sumut mengutuk keras tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perkimcikataru yang melakukan pembongkaran tiang reklame secara brutal tanpa koordinasi perpajakan dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang mencederai kepastian hukum bagi pelaku usaha.
“Medan hari ini tidak ramah terhadap investor lokal dan tidak adil bagi pelaku UMKM,” tegas Cipayung Plus
Melalui konferensi pers ini, Cipayung Plus Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Kota Medan demi terwujudnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(Red).