"Apakah ini sekadar isu ekonomi, atau ada titipan isu politik? Rakyat kecil selalu menjadi pihak yang paling rentan terhadap spekulasi. Kami mencurigai ada pola yang tidak sehat dalam penyebaran informasi ini," tegas Agus Marpaung dalam keterangannya.
Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, secara resmi menyatakan bahwa informasi kenaikan harga BBM per 1 April 2026 adalah hoaks.
Hingga 31 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, belum ada pengumuman resmi dari otoritas terkait. Satria menekankan bahwa informasi valid hanya berasal dari saluran resmi perusahaan. Meski demikian, pernyataan ini tidak serta-merta meredam kekhawatiran publik yang sudah terlanjur dihantui bayang-bayang lonjakan harga kebutuhan pokok.
Investigasi LSM KCBI; Bahaya Spekulan dan "Panic Buying"
LSM KCBI menyoroti dampak psikologis dari simpang siurnya informasi ini. A.Marpaung. SH memperingatkan bahwa isu ini bisa menjadi celah bagi para spekulan untuk bermain di air keruh.
"Jika stok BBM diklaim aman, terutama untuk wilayah DKI Jakarta, maka pengawasan di lapangan harus diperketat. Kami tidak ingin klaim 'aman' di atas kertas justru berbanding terbalik dengan antrean panjang di SPBU akibat masyarakat yang panic buying karena takut harga naik esok hari," lanjut Agus.
Poin Penting Hasil Klarifikasi Pertamina:
- Status Harga: Belum ada pengumuman resmi kenaikan harga per 1 April 2026.
- Stok Nasional: Khusus wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, stok dipastikan dalam kondisi aman dan terjaga.
- Koordinasi: Pertamina Patra Niaga mengklaim terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk pemantauan energi.
LSM KCBI mendesak Pemerintah dan Pertamina tidak hanya sekadar mengeluarkan bantahan, tetapi juga menjamin stabilitas distribusi di seluruh lini. A. Marpaung. SH menegaskan bahwa KCBI akan terus mengawal pergerakan harga dan distribusi energi sebagai wujud fungsi kontrol sosial.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam aksi panic buying. Namun, kami juga menuntut transparansi penuh. Energi adalah hak rakyat, jangan sampai dijadikan komoditas untuk kepentingan politik tertentu," pungkasnya.